Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas memberikan dukungan kepada RUU Perampasan Aset yang sedang dirumuskan oleh Komisi III DPR. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung pada 6 Oktober 2026, perwakilan dari Universitas Darussalam Gontor, Muhammad Rusdi Anhar, mengemukakan bahwa RUU ini memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya negara dalam memulihkan hasil tindak pidana.
Menurutnya, pentingnya adanya tata kelola hukum yang khusus dihadirkan agar aset yang diperoleh dari kejahatan tidak bisa dengan mudah disembunyikan atau dialihkan oleh pelakunya.
Rusdi juga menekankan perlunya mekanisme yang jelas terkait perampasan aset, proses pembuktian, serta perlindungan bagi korban, sehingga pengelolaan aset tersebut berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab.
Mahasiswa dari Universitas Terbuka juga menyatakan dukungan serupa terhadap RUU ini, menilai pentingnya agar aset yang berasal dari kejahatan dapat terkejar dan tidak berada di luar jangkauan hukum. “Kami mendukung RUU ini, tetapi menekankan bahwa kekuatan kewenangan negara harus diimbangi dengan pagar hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan,” ujar perwakilan dari universitas tersebut.
Menurut mereka, RUU ini sangat penting dalam memberantas kejahatan dengan motif ekonomi, termasuk korupsi dan pencucian uang. Penegakan hukum akan terasa tidak tuntas jika pelaku masih bisa menikmati aset yang diperolehnya secara ilegal.
Salah satu mahasiswa mengatakan, “Ketepatan ukuran yang harus diukur adalah apakah aset tersebut terkait dengan tindak pidana dan dapat dipulihkan secara sah, serta dikelola secara transparan untuk dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak yang berhak atasnya.”
Dengan demikian, dukungan mahasiswa terhadap RUU ini jelas menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan ekonomi.
Ruangan Diskusi yang Memicu Ide-ide Konstruktif di Dunia Kampus
Rapat dan diskusi yang melibatkan mahasiswa dan para anggota DPR merupakan salah satu ajang yang sangat berharga untuk menciptakan ide-ide konstruktif. Melihat semakin maraknya kejahatan ekonomi, perluasan ruang diskusi ini diharapkan dapat menginspirasi langkah-langkah legislasi yang lebih progresif untuk masa depan.
Di banyak kampus, perdebatan mengenai RUU ini telah menjadi topik yang hangat, membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih paham tentang aspek hukum dan etika dalam pemerintahan. Melalui berbagai seminar dan forum, mereka berusaha memahami pengaruh dan implikasi hukum yang akan berdampak pada masyarakat luas.
Banyak mahasiswa yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dari perampasan aset tersebut. Mereka menyadari bahwa penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung reintegrasi para pelanggar hukum ke dalam masyarakat agar tidak terulang di masa mendatang.
Diskusi yang dinamis ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dan mendorong lebih banyak inovasi dalam penyusunan regulasi yang benar-benar mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, partisipasi aktif mahasiswa sangat diperlukan dalam proses legislasi untuk mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih baik.
Pentingnya Mengacu pada Standar Internasional dalam Penyusunan RUU
Dalam penyusunan RUU Perampasan Aset, penting untuk mengacu pada berbagai standar internasional yang sudah ada. Misalnya, Konvensi PBB melawan Korupsi menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengidentifikasi dan mengambil alih aset yang diperoleh dari tindakan kriminal.
Mahasiswa berpendapat bahwa mengintegrasikan standar internasional akan membantu memberikan legitimasi pada proses perampasan aset yang dilakukan oleh negara, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Dengan kata lain, adopsi kebijakan berbasis norma internasional akan memperkuat posisi hukum Indonesia di mata dunia.
Dukungan komunitas internasional dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam memerangi kejahatan lintas batas dan pencucian uang global. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi global, dalam merumuskan regulasi ini.
Keberadaan pedoman internasional akan membantu dalam menyiapkan landasan hukum yang solid bagi penegakan hukum yang lebih efisien. Selain itu, hal ini akan berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di tanah air.
Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi RUU Perampasan Aset
Meskipun RUU Perampasan Aset memiliki potensi untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dan pencucian uang, tantangan yang ada tetap patut dicermati. Salah satu tantangan utama adalah menentukan prosedur hukum yang dapat diakses agar semua pihak merasa dilibatkan dan terjamin hak-haknya.
Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dirampas menjadi isu penting lainnya. Bila tidak ada ketentuan yang jelas, akan ada risiko terjadi penyalahgunaan kewenangan di kalangan pihak-pihak tertentu.
Selain itu, edukasi bagi masyarakat mengenai RUU ini juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, harapannya warga dapat lebih berpartisipasi dalam pengawasan serta mempertanyakan penggunaan aset yang dirampas.
Untuk menghadapi tantangan ini, sebuah pendekatan kolaboratif antara lembaga negara, masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan. Dengan cara ini, RUU Perampasan Aset tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga dapat direalisasikan melalui program yang berkelanjutan dan efektif.
Melalui penguatan sinergi antara berbagai elemen masyarakat, diharapkan RUU ini dapat menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih bersih dari berbagai tindakan kriminal yang merugikan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas.
